Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang mekanisme konsumsi, produksi, dan distribusi sebagaimana lazim ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional. Lebih dari itu, ekonomi Islam memikul mandat peradaban—yakni menciptakan tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia secara menyeluruh.
Islam memandang manusia bukan sekadar makhluk ekonomi (homo economicus) yang mengejar kepuasan jasmani, tetapi sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan menebarkan kebermanfaatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk membentuk karakter manusia unggul yang berakhlak dan produktif.
Sistem ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme, telah melahirkan ketimpangan global yang semakin nyata. Hegemoni ekonomi dan militer beberapa negara besar menyebabkan struktur dunia menjadi timpang dan eksklusif. Ketika ekonomi diposisikan hanya sebagai alat akumulasi modal dan kekuasaan, maka yang lahir bukan kesejahteraan bersama, melainkan konsentrasi kekayaan dan marginalisasi kelompok rentan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai kritik sekaligus tawaran solutif terhadap kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh paradigma ekonomi sekuler.
Paradigma ekonomi Islam berangkat dari prinsip keadilan (al-‘adalah), keberkahan (al-barakah), dan kemaslahatan (‘maslahah ‘ammah). Ketiganya menempatkan manusia, bukan kapital, sebagai pusat orientasi pembangunan. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut adanya pemerataan akses terhadap sumber daya, perlindungan terhadap yang lemah, serta distribusi kekayaan yang berkeadilan melalui mekanisme zakat, infak, wakaf, dan larangan riba.
Prinsip halalan thayyiban dalam konsumsi dan produksi menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Masyarakat yang menyadari pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan baik tidak hanya menjaga aspek spiritual, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rezeki yang diperoleh dari cara yang halal dan thayyib akan membentuk individu yang unggul secara moral dan profesional, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Ekonomi Islam juga tidak berhenti pada formulasi teoritis. Penerapannya menuntut keterlibatan aktif dalam membangun institusi keuangan yang adil, mendorong kewirausahaan berbasis etika, dan memperkuat solidaritas sosial. Sejarah telah mencatat bahwa ketika nilai-nilai Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan ekonomi, maka lahirlah peradaban yang unggul—yang ditandai dengan stabilitas sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, serta pemerataan kesejahteraan.
Tiga pilar utama ekonomi Islam—kesejahteraan (ajrun ‘indarobbhim), keamanan (laa haufun ‘alaihim), dan kebahagiaan (wa laa hum yahzanun)—merupakan indikator objektif dari keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kerangka Islam. Kesejahteraan yang dibangun di atas fondasi keadilan akan menghasilkan keamanan dan stabilitas sosial. Namun, stabilitas tersebut hanya akan bermakna jika kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga lapisan masyarakat paling bawah. Di sinilah pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan semata pada pertumbuhan angka.
Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekadar sistem alternatif, melainkan tawaran peradaban yang utuh. Ia menyatukan dimensi spiritual dan material, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif, serta menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak dapat diukur hanya dari produk domestik bruto, tetapi dari sejauh mana ekonomi mampu menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat bagi seluruh manusia.
Dr. Ayif Fathurrahman SE., SEI., MSI
